9 SPPG Ditutup, Orang Tua Dukung Demi Kesehatan Anak
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat memantau pelaksanaan program MBG di salah satu SD di Berbas Pantai, beberapa waktu lalu.-(Disway Kaltim/ Michael)-
BONTANG, NOMORSATUKALTIM - 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bontang dihentikan sementara operasionalnya, karena belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Kebijakan ini mendapat respons positif dari beberapa orang tua murid.
Misalnya saja Ahmad Hidayat. Ia mengaku senang dengan kebijakan itu. Karena keputusan itu menjadi sinyal positif yang memperlihatkan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan serius.
“Kalau menyangkut kesehatan anak-anak, tidak boleh ada kompromi. IPAL itu penting untuk memastikan limbah dapur tidak mencemari lingkungan atau kembali berdampak ke makanan,” katanya, Selasa, 7 April 2026.
BACA JUGA: 12 SPPG Samarinda Dihentikan Sementara Terkait IPAL, Ini Syarat Jika Mau Aktif Kembali
Baginya, keamanan pangan tidak hanya ditentukan dari bahan makanan, tetapi juga dari proses pengolahan hingga pengelolaan limbahnya. IPAL yang tidak memenuhi standar berpotensi mencemari air dan lingkungan sekitar. Akhirnya dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.
Hal senada disampaikan Wahyuni. Ia menilai penghentian sementara justru merupakan langkah preventif untuk mencegah risiko yang lebih besar.
“Lebih baik dihentikan sementara untuk diperbaiki. Jangan sampai nanti anak-anak jadi korban karena kelalaian,” katanya.
Dalam konteks dapur skala besar seperti SPPG, limbah cair yang dihasilkan tidak sedikit. Limbah ini bisa mengandung sisa makanan, minyak, hingga bahan kimia pembersih. Tanpa pengolahan yang baik, limbah tersebut dapat mencemari tanah dan sumber air.
BACA JUGA: SPPG Disetop Sementara, Pemkot Balikpapan: Itu Aturan Pusat, Wajib Dipenuhi
Meski banyak yang mendukung, kebijakan ini juga memunculkan kegelisahan. Program SPPG selama ini menjadi salah satu penopang asupan gizi bagi siswa, terutama bagi mereka yang bergantung pada makanan tambahan dari sekolah.
Siti Rahmawati, wali siswa lainnya, berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga segera menghadirkan solusi.
“Memang harus diperbaiki, tapi jangan lama-lama. Anak-anak tetap butuh makan bergizi setiap hari,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menilai, langkah tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak awal melalui pengawasan yang lebih ketat. Semua persyaratan mutlak dipenuhi dahulu sebelum dapur beroperasi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
