Minim Progres, Dewan Ingatkan Risiko Lelang Ulang RS Sayang Ibu Balikpapan Barat

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menginginkan evaluasi menyeluruh terhadap mangkraknya proyek Rumah Sakit (RS )Sayang Ibu Balikpapan Barat untuk meminimalisir risiko lelang ulang.

Seperti diketahui, proyek pembangunan RS Sayang Ibu Balikpapan Barat hingga kini belum menunjukkan geliat signifikan, meski anggaran ratusan miliar rupiah telah digelontorkan sejak 2024 silam. 

Menurut pantauan Nomorsatukaltim, kondisi di lapangan justru hanya terlihat peralatan konstruksi yang tampak terbengkalai dengan minimnya kemajuan proyek. 

Area pembangunan juga terlihat tanpa kehadiran alat berat maupun pekerja. Bangunan utama rumah sakit juga belum terlihat berdiri, meskipun sejumlah material logistik sudah berada di lokasi.

BACA JUGA: Mandek Sejak 2024, DPRD Balikpapan Berencana Pansuskan Proyek RSU Sayang Ibu

BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Membuka Ruang Evaluasi untuk Proyek RSU Sayang Ibu Balikpapan Barat

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengalokasikan dana sebesar Rp106 miliar untuk pembangunan RS Balikpapan Barat. 

Namun hingga akhir Januari 2026, realisasi fisik proyek dilaporkan baru menyentuh kisaran 20 persen. Angka ini dinilai belum sejalan dengan ekspektasi percepatan pembangunan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Budiono menyebut bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. DPRD, kata dia, akan menelusuri lebih jauh laporan progres yang disampaikan pelaksana proyek dan OPD terkait.

“Kami ingin memastikan bahwa klaim progres 20 persen itu benar-benar sesuai dengan anggaran yang sudah disusun sejak awal,” ujar Budiono, Rabu 28 Januari 2026.

BACA JUGA: DPRD Soroti Proyek RS Balikpapan Barat yang Molor, Kontrak Diputus dan Pemkot Lelang Ulang

BACA JUGA: Progres RS Balikpapan Barat Mandek, DPRD Akan Panggil Pihak Terkait

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sejumlah fraksi di DPRD Balikpapan mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus). 

Pansus dinilai perlu agar pengawasan terhadap proyek tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis dan keuangan secara menyeluruh.

Sumber: