Penurunan Dana Transfer: Pemkot Balikpapan Pangkas Anggaran Belanja, Termasuk Pembangunan Infrastruktur

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan rasionalisasi besar pada belanja daerah tahun anggaran 2026.

Pemkot memastikan penurunan pendapatan lebih dari Rp1 triliun berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah membiayai infrastruktur prioritas.

Dalam penyampaian perubahan nota keuangan RAPBD 2026 di Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa 18 November 2025, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo memaparkan bahwa ruang fiskal 2026 akan jauh lebih ketat dibanding 5 tahun terakhir.

"Belanja daerah semula Rp4,28 triliun harus disesuaikan menjadi Rp3,36 triliun. Rasionalisasi dilakukan agar keputusan belanja tetap sejalan dengan kapasitas fiskal," ucap Bagus.

BACA JUGA: Dana Transfer Menurun Rp 1 Triliun, Pemkot Balikpapan Ubah Struktur R-APBD 2026

BACA JUGA: Balikpapan dan Daerah Penopang Kaltim Tertekan Pemangkasan TKD Tahun 2026

Adapun beberapa sektor yang paling terdampak penyesuaian, di antaranya; infrastruktur kota dan pengendalian banjir.

Program perbaikan dan pembangunan drainase, pengembangan bendali, serta peningkatan kapasitas jaringan air bersih termasuk yang direvisi mengikuti kemampuan fiskal.

Kemudian rencana pembangunan sejumlah titik prioritas, yang semula masuk dalam usulan OPD harus diseleksi ulang berdasarkan urgensi dan risiko teknis.

Selanjutnya, transportasi publik dan aksesibilitas yakni belanja yang berkaitan dengan peningkatan layanan transportasi, termasuk pengembangan halte, konektivitas antarkoridor, dan perluasan layanan BRT, dipastikan masuk daftar evaluasi.

BACA JUGA: DBH Terpotong Hampir Rp1,3 Triliun, DPRD Kota Balikpapan Siapkan Skenario Efisiensi 

Pemkot menegaskan efisiensi dilakukan untuk memastikan layanan minimal tetap berjalan meski ruang belanja menyempit.

Lalu, fasilitas pelayanan dasar mulai dari belanja modal peralatan kesehatan, renovasi sekolah, hingga peningkatan sarana PAUD akan diprioritaskan pada kebutuhan mendesak.

Program yang bersifat perlu namun tidak mendesak dialihkan ke tahun berjalan berikutnya.

Sumber: