Berau Krisis Penyelam Profesional, Pelatihan Mandek Sejak 2017 karena Terbentur Kewenangan dan Anggaran
Ilustrasi penyelam profesional.-Antara-
BERAU, NOMORSATUKALTIM — Kabupaten Berau kini menghadapi krisis penyelam profesional. Minimnya tenaga penyelam bersertifikat menjadi persoalan serius, terutama saat terjadi insiden di laut yang membutuhkan keahlian khusus di bawah air.
Kondisi ini turut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau. Dalam penanganan kecelakaan laut, seperti yang terjadi di perairan Talisayan beberapa waktu lalu, BPBD mengaku kesulitan menemukan penyelam berlisensi di lingkungan pemerintah daerah.
Padahal, untuk menjangkau kedalaman tertentu dan menjamin standar keselamatan kerja, dibutuhkan penyelam berstatus divemaster.
Karena keterbatasan itu, BPBD terpaksa meminta bantuan dari pihak luar yang memiliki sertifikasi lebih tinggi.
BACA JUGA: Tim SAR Perlu Penyelam untuk Menarik Kapal Lengkong Maritim 148, 6 ABK Masih dalam Pencarian
BACA JUGA: Mendekati Libur Akhir Tahun, Disbudpar Berau Benahi Sarana dan Prasarana Pulau Kakaban
Sekretaris Diskan Berau, Yunda Zuliarsih menjelaskan, bahwa minimnya jumlah penyelam bersertifikat di lingkungan pemerintah daerah bukan karena kurangnya perhatian, melainkan akibat keterbatasan kewenangan dan anggaran pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Sejak tahun 2017, kewenangan pengelolaan laut 0–12 mil pindah ke provinsi. Otomatis kami di kabupaten tidak memiliki kewenangan dan anggaran lagi untuk mengadakan kegiatan di laut, termasuk bimbingan teknis dan pelatihan penyelaman,” ujar Yunda, Senin 10 November 2025.
Padahal, sebelum perubahan regulasi tersebut, Diskan Berau aktif mengadakan pelatihan penyelaman dasar bagi pegawai dan masyarakat pesisir.
Kegiatan itu bahkan melahirkan sejumlah ASN yang berhasil memperoleh sertifikat open water diver, dengan kemampuan menyelam hingga kedalaman sekitar 10 meter.
BACA JUGA: Pengawasan TKA di Berau Diperketat, Pelanggar Langsung Dideportasi
Namun, sejak pelatihan terakhir yang digelar pada 2015 lalu, sebagian besar peralatan penyelaman kini sudah ada yang rusak dan tak lagi layak pakai akibat tidak terawat.
“Karena pelatihan itu sudah lama berhenti, otomatis kami sekarang tidak memiliki penyelam profesional lagi. Padahal dulu sudah ada beberapa pegawai yang sempat mengantongi sertifikat open water,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
