Presidium Dewan Adat Kutai Barat Resmi Dikukuhkan, Bupati Ingin Sinergi Budaya dan Pembangunan

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM - Bupati Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin, secara resmi mengukuhkan Presidium Dewan Adat (PDA) Kubar Masa Bhakti 2025–2030 dalam sebuah upacara adat yang berlangsung khidmat di Taman Budaya Sendawar (TBS), Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (29/10/2025).

Prosesi pengukuhan itu dihadiri unsur Forkopimda Kubar, di antaranya Ketua DPRD Ridwai, Kapolres AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Dandim 0912/KBR, Plt. Asisten I Setdakab Erick Viktory, Plt. Kadis Pariwisata Sumardi, serta tokoh adat dan masyarakat dari berbagai kecamatan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa pembentukan dan pengukuhan Presidium Dewan Adat bukan hanya seremoni kelembagaan, tetapi merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat jati diri masyarakat Kutai Barat yang berakar pada nilai adat dan budaya.

Ia menyebut, lembaga adat memiliki posisi penting dalam menjaga harmoni sosial, menengahi persoalan masyarakat, dan menanamkan nilai-nilai moral yang selaras dengan prinsip pembangunan daerah.

BACA JUGA: PDA Kubar: Masa Jabatan Kepala Adat Kampung Hanya Lima Tahun

“Pengukuhan ini bertujuan memperkuat eksistensi lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya kita. Nilai adat yang diwariskan leluhur harus tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat,” ujar Bupati Frederick Edwin.

Frederick berharap, ke depan PDA dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada budaya lokal.

Ia menilai, hubungan antara pemerintah dan lembaga adat harus bersifat saling melengkapi, di mana pemerintah menjalankan regulasi dan pembangunan fisik, sementara lembaga adat memperkuat fondasi sosial dan kearifan lokal.

“Kami berharap pengurus PDA yang baru dapat menjaga kemurnian adat dan melestarikan nilai-nilai budaya agar tidak luntur di tengah perkembangan zaman,” ucapnya.

BACA JUGA: PDA Kubar Tegaskan Lembaga Adat Harus Jadi Benteng Budaya dan Mitra Pembangunan

Bupati juga menegaskan pentingnya peran PDA sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi masyarakat adat, terutama dalam mengatasi permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat majemuk seperti Kutai Barat..

Frederick Edwin mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sosial budaya yang kuat. Oleh karena itu, pelestarian adat dan budaya harus menjadi bagian dari pembangunan manusia dan karakter masyarakat Kubar.

“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen mendukung upaya pelestarian adat melalui sinergi dengan lembaga adat seperti PDA. Kami ingin pembangunan fisik dan nonfisik berjalan seimbang, karena keduanya sama pentingnya bagi masa depan Kutai Barat,” kata Edwin.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh adat dan masyarakat yang selama ini mendukung program pemerintah, sekaligus berharap agar pengurus baru PDA membawa semangat baru dalam menjaga keharmonisan daerah.

BACA JUGA: Penggunaan Pakaian Adat Hudoq Pekayang di Mahulu Bakal Diperketat, Harus Ikuti Tradisi

“Kita ingin ke depan Kutai Barat semakin damai, maju, dan bermartabat. Untuk itu, sinergi antara pemerintah dan lembaga adat mutlak dibutuhkan,” tutur Bupati.

Sementara itu, Ketua Presidium Dewan Adat (PDA) Kubar, Yurang, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa PDA bukan hanya berfungsi menjaga adat istiadat, tetapi juga berperan dalam memelihara persatuan, keharmonisan, dan identitas budaya masyarakat adat di Kutai Barat.

Menurut Yurang, lembaga yang ia pimpin berdiri secara mandiri dan tidak diintervensi oleh lembaga adat di tingkat provinsi atau kabupaten lain. Langkah ini diambil agar PDA tetap berfokus pada keaslian nilai-nilai adat lokal dan kebutuhan masyarakat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

BACA JUGA: Jalan Rusak Hambat Ekonomi Jempang, DPRD Kutai Barat Desak Pemerintah Bergerak

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kutai Barat atas dukungan dan perhatian yang besar terhadap penguatan kelembagaan adat.

“PDA merupakan mitra pemerintah dalam menangani segala macam persoalan. Mudah-mudahan PDA dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan itu sendiri,” ungkap Yurang.

Ia berharap, seluruh masyarakat Kutai Barat dari berbagai suku dan etnis dapat bekerja sama dengan PDA dalam menjaga ketertiban dan melestarikan adat istiadat. Dengan demikian, budaya lokal tetap terjaga dan menjadi kebanggaan bersama generasi mendatang.

“Melalui kebersamaan dan kearifan lokal, kita bisa membangun Kutai Barat yang damai, adil, dan bermartabat,” tutupnya.

Sumber: