Kutim Siasati Pemangkasan Anggaran dengan Jalankan Proyek Multiyears Mulai 2026

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan tidak tinggal diam menghadapi tantangan kebijakan pemangkasan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menegaskan, pihaknya telah menyiapkan strategi dengan mengalokasikan anggaran untuk proyek multiyears atau tahun jamak yang mulai berjalan pada 2026.

“Kalau multiyears nanti tahun 2026,” Kata Mahyunadi kepada awak media, Selasa 30 September 2025.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi belanja infrastruktur yang akan diberlakukan seiring implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN. 

BACA JUGA: Raperda APBD Perubahan 2025 Kutim Resmi Disahkan, Defisit Anggaran Capai Rp98 Miliar

BACA JUGA: Pemkab Kutim Siapkan 10 Ribu Hektare Lahan Pertanian, Target Setahun 3 Kali Tanam

Aturan yang baru diberlakukan pada 5 Agustus 2025, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran, termasuk melakukan penyesuaian pada sektor pembangunan fisik.

Menurut Mahyunadi, penerapan efisiensi sebenarnya justru kontraproduktif terhadap target pembangunan nasional. 

Ia menilai, pengurangan alokasi pada sektor infrastruktur tidak sejalan dengan amanat pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

“Justru karena efisiensi itulah kita lakukan multiyears. Jadi tidak mampu kalau setahun. Kita harap jangan infrastruktur yang diefisiensi. Kita diminta pemerintah pusat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen,” ujarnya.

BACA JUGA: Dana Bagi Hasil Diatur UU, Wabup Kutim Pertanyakan Alasan Pemangkasan Anggaran oleh Pusat

BACA JUGA: Wagub Kaltim: Pemangkasan TKD Rp4,5 Triliun akan Direview, Program Prioritas Tetap Jalan

Ia menambahkan, infrastruktur memiliki peran fundamental dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama untuk memutus mata rantai distribusi barang dan jasa. 

Jika pembangunan infrastruktur ditekan melalui efisiensi, kata dia, maka roda perekonomian daerah akan sulit bergerak sesuai harapan.

Sumber: