Danantara Pangkas Jumlah BUMN, UMKM Jadi Mitra Strategis Ekosistem Baru

NOMORSATUKALTIM - PT Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah besar dengan melakukan konsolidasi dan pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari total 1.046 perusahaan pelat merah yang ada saat ini, hanya sekitar 228 BUMN yang diproyeksikan bertahan setelah restrukturisasi rampung.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan konsolidasi ini bukan sekadar agenda efisiensi.

Menurutnya, restrukturisasi penting dilakukan agar BUMN dapat membangun ekosistem bisnis yang lebih ramping, sehat, dan memiliki daya saing di tingkat global.

BACA JUGA : Ini Manfaat QRIS BRI yang Dirasakan Warung di Empat Lawang

Sektor-sektor strategis yang menjadi sasaran konsolidasi meliputi konstruksi, pupuk, rumah sakit, hotel, gula, energi, asuransi, manajemen aset, hingga kawasan industri.

Selama ini, banyak anak usaha BUMN yang dinilai tumpang tindih, tidak efisien, bahkan membebani negara.

Dengan pengurangan jumlah perusahaan, diharapkan bisnis pelat merah dapat fokus pada inti usaha dan memperkuat kinerja.

Dony menambahkan, langkah ini juga membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk dalam rantai pasok Danantara.

BACA JUGA : Saham BRI Menguat di Bursa, Warga Palembang Antusias Jadikan Investasi Sebagai Gaya Hidup

Ia mencontohkan kebutuhan amenities di 130 hotel dan 80 rumah sakit yang berada dalam pengelolaan Danantara. Ke depan, pasokan tersebut tidak lagi berasal dari internal perusahaan, melainkan akan diberikan kepada UMKM lokal.

“Dengan berkurangnya jumlah anak usaha BUMN, terbuka peluang besar bagi UMKM untuk menjadi mitra pemasok. Selain itu, Danantara juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pembinaan lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN,” jelas Dony dikutip dari Disway.id pada Minggu 24 Agustus 2025.

Rencana pemangkasan jumlah BUMN ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI.

Anggota DPR, Rivqy Abdul Halim (Gus Rivqy), menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai kurang sehat.

Sumber: