Sekda Paser Sebut Kualitas SDM jadi Salah Satu Tuntuan Implementasi Kebijakan Satu Data

PASER, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar rapat koordinasi (Rakor) perkembangan dan rencana kegiatan satu data di tingkat daerah di Ruang Rapat Sadurengas, Selasa (27/5/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya mengatakan kebijakan satu data Indonesia menjadi tuntutan yang harus diimbangi dengan beberapa faktor, salah satunya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu bertujuan agar kebijakan satu data benar-benar menghasilkan dampak yang nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan berbasis bukti.

BACA JUGA:DPMD Paser Gelar Pelatihan Sistem Informasi Desa, Bupati Tekankan Pentingnya Akurasi Data

BACA JUGA:Peringati HUT PPNI ke-51, Bupati Paser Minta Pelayanan Kesehatan Terus Ditingkatkan

"Kebijakan satu data jadi tuntutan yang harus dibarengi peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi informasi, dan intergritas tata kelola data," kata Katsul Wijaya mewakili Bupati Paser, dr Fahmi Fadli.

Melalui kebijakan satu data, sebagai komitmen pemerintah  dalam menciptakan data terpadu, akurat, mutakhir, hingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan satu data mengatur tentang standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang digunakan bersama oleh seluruu instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hal tersebut menunjukan data bukan lagi milik sektoral atau lembaga tertentu, melainkan milik bersama yang harus dikelola terbuka dan dapat diakses oleh publik.

BACA JUGA:Pemkab Paser Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

"Tentunya dengan tetap memperhatikan aspek kemanan dan perlindungan data pribadi," tuturnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalotbang), Rusdianor mengatakan rakor satu data digelar bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Utamanya, satu data juga dapat menjadi akses antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi dari pengendalian pembangunan.

"Dari sisi perencanaan pembangunan, peran data sangat penting karena data berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan evaluasi program kegiatan serta sub kegiatan," kata Rusdianor.

Sumber: