Tak Ada Tempat bagi Pungli di Sekolah, Pemkot Balikpapan Fokus pada Pendidikan Gratis dan Transparansi
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, usai pelepasan calon jemaah haji kloter pertama.-Salsabila/Disway -
BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pemkot Balikpapan kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan yang transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, memberikan peringatan keras kepada seluruh sekolah untuk tidak melibatkan diri dalam pungutan ilegal yang membebani orang tua siswa.
"Seluruh sekolah di Balikpapan harus mematuhi aturan ini. Tidak ada alasan untuk menarik biaya di luar ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan mentolerir pungli dalam bentuk apapun," ujar Rahmad belum lama ini.
BACA JUGA:Pemkot Balikpapan Genjot Serapan Anggaran Lebih Awal, Fokus Infrastruktur dan Pengendalian Banjir
BACA JUGA:Kemenag Balikpapan Prioritaskan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kloter Pertama
Pungutan liar, menurutnya, yaitu segala bentuk penarikan biaya yang tidak berdasar pada regulasi resmi dari pemerintah.
Hal ini termasuk biaya untuk kegiatan seperti wisuda atau studi tur yang belum ada landasan hukum atau regulasi yang jelas.
Kasus-kasus semacam itu sudah mulai ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan setempat.
"Kami terus memantau dan mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terutama orang tua yang seharusnya tidak dibebani biaya tambahan yang tidak jelas," tegas Rahmad.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya membedakan antara pungutan yang sah dan yang tidak sah.
BACA JUGA: Disnaker Balikpapan Koreksi Ribuan Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak
Pungutan yang dilakukan atas kesepakatan komite sekolah, misalnya untuk kegiatan yang tidak masuk dalam kewenangan pemerintah atau Dinas Pendidikan, tidak termasuk dalam pengawasan langsung Pemkot.
"Kesepakatan komite untuk kegiatan yang berada di luar tanggung jawab pemerintah, seperti acara tertentu, tidak menjadi bagian dari pengawasan kami. Tapi, kami memastikan tidak ada pemaksaan atau pungutan berlebihan," urainya.
Di sisi lain, Rahmad juga mengungkapkan bahwa Pemkot Balikpapan akan memperluas program seragam gratis yang telah berjalan sejak tiga tahun terakhir.
Program ini akan mencakup lima jenis seragam gratis, yang sebelumnya hanya tiga jenis, dengan tujuan memberikan dukungan lebih kepada keluarga kurang mampu.
BACA JUGA: Disnaker Balikpapan Koreksi Ribuan Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak
BACA JUGA:Ratusan Kendaraan di Balikpapan Terjaring Razia dalam Operasi Gabungan
"Ini adalah komitmen kami untuk memastikan setiap anak di Balikpapan mendapatkan pendidikan yang layak tanpa beban biaya yang tidak perlu," ungkapnya.
Kendati demikian, baginya fleksibilitas juga diperlukan dalam penyediaan seragam tambahan, seperti batik khas sekolah atau seragam pengganti.
Sekolah diizinkan untuk menyediakan seragam tambahan, tetapi dengan syarat tidak memberatkan orang tua.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
